synergy2000.net – Dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan sudah pasti akan melibatkan masalah keuangan, di mana semua putaran uang ini akan digunakan untuk hal-hal penting dalam urusan pembangunan dan lain sebagainya. Dalam urusan keuangan ini sendiri tentu saja ada hubungan penting yang terjadi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. 

Hubungan inilah yang akan dibahas, di mana memang sangat penting sekali mengetahui hal tersebut. Namun, sebelum membahas lebih dalam tentang hubungan keuangan, ada baiknya mendalami dulu pengertian dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. 

Pengertian Pemerintahan Pusat dan Daerah 

Mengapa penting sekali mengetahui pengertian antara pemerintah pusat dan juga daerah, hal ini sendiri dikarenakan akan membantu Anda memahami hubungan antara keduanya dalam masalah keuangan. Berikut ini adalah pengertian keduanya: 

  • Pengertian Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah adalah organisasi pemerintahan yang melakukan dan menyelenggarakan berbagai urusan pemerintah di daerah dengan asas otonomi yang seluas-luasnya dan juga asas pembantuan yang masih dalam sistem yang dijalankan Republik Indonesia. Dalam pemerintah daerah ini sendiri dipimpin oleh gubernur, bupati, walikota dan beberapa perangkat negara lainnya. 

  • Pengertian Pemerintah Pusat 

Pemerintah pusat sendiri adalah semua urusan pemerintah akan langsung dilakukan dan diselenggarakan di pusat, di mana dipimpin oleh kepala negara dalam hal ini adalah Presiden serta dibantu oleh wakil berikut para menterinya. Tentu saja semua penyelenggaraan pemerintah pusat berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar asas kenegaraan. 

Dengan mengetahui pengertian tersebut maka akan membantu Anda untuk lebih memahami beberapa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Di mana sudah sangat jelas bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah saling berkesinambungan. Pemerintah pusat sendiri akan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diadakan di setiap daerah. 

Baca Juga : Apa Itu Laporan Keuangan Fiskal? Cari Tahu Yuk!

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di NKRI 

Membahas hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah sendiri memang terkesan rumit, tapi sebenarnya tidak jika Anda mengetahui apa saja hubungan yang ada. Di bawah ini adalah hubungan keuangan yang saat ini berjalan di Indonesia menurut UU No. 25 tahun 1999, berikut ini adalah hubungannya: 

  • Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN dan dibagi atau dialokasikan kepada setiap daerah. Di mana dana ini diperuntukan untuk daerah dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaran desentralisasi.

hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Dana ini sendiri akan dipergunakan untuk seluruh kepentingan daerah dengan perhitungan yang sesuai dengan kebutuhan. 

  • Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum sendiri adalah dana yang memiliki sumber dari APBN, di mana bertujuan untuk dialokasikan dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Di mana dana ini untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi dalam daerah tersebut. 

  • Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus sendiri juga merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan tertentu yang tentu saja akan diatur dan diawasi oleh setiap daerah. 

  • Dana Bagi Hasil 

Selain itu ada juga Dana Bagi Hasil yang masuk dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak seperti dana lainnya yang bersumber dari APBN, dana bagi hasil ini bersumber dari dua aliran. Aliran pertama didapatkan dari Sumber Daya Alam seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, perikanan dan kehutanan. 

Aliran kedua untuk Dana Bagi Hasil didapatkan pembagian pajak atau Tax Sharing. Tax sharing ini sendiri didapatkan dari pembayaran pajak seperti pajak perseorangan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dari kedua aliran tersebut maka didapatkanlah Dana Bagi Hasil. 

Dari hubungan yang sudah dijelaskan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan untuk dapat menjalankan penyelenggaraan pemerintahan secara merata. 

Selain itu ada juga pengaturan dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah (PKPD), di mana berikut ini pengaturannya:  

  1. Dalam rangka pemberdayaan atau empowerment masyarakat dan pemerintah agar tidak tertinggal dalam masalah pembangunan. 
  2. Untuk memaksimalkan aktivitas dan kreativitas perekonomian masyarakat daerah yang didasari oleh potensi daerah tersebut. Dalam hal ini Pemda dan DPRD akan menjadi fasilitator dalam pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa rakyat harus berperan aktif untuk dapat memajukan perekonomian daerah masing-masing. 
  3. Memastikan adanya dukungan agar terjadi Good Governance oleh pihak pemerintah daerah dalam perimbangan dana secara transparan.
  4. Dan melakukan otoritas daerah secara demokratism, efektif dan efisien dengan menggunakan kemampuan SDM yang bermoral baik dan professional. Di mana hal ini menjadi kunci agar terjadi peningkatan kemampuan di daerah dan akan membuat pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat terjadi dengan baik.

Dengan adanya rangkuman hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka dapat diambil inti bahwa semua dana harus dapat dilakukan secara transparan dan juga diperuntukan untuk kemajuan setiap daerah dan akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di NKRI. 

Tagged : # # #

admin